Pati – Demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan diri Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Kabupaten Pati di depan Kantor Bupati Pati, sempat terjadi aksi dorong dengan aparat keamanan, Jumat (25/10/2024).
Aksi unjuk rasa ini sendiri digelar untuk menuntut adanya transparansi dari pemerintah, berkenaan proses pengisian perangkat desa di Bumi Mina Tani.
Aksi yang sempat memanas ini dipicu, ketika demonstran mencoba merangsek masuk area Kantor Bupati Pati. Aksi itupun dihalau aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi saling dorong dan adu argumen pun sempat terjadi, hingga polisi berhasil meredam emosi mahasiswa dan diperoleh kesepakatan, massa pun akhirnya kembali ke luar gerbang.
Koordinator Aksi, Arifin mengatakan, aksi ini dipicu lantaran ada kekhawatiran tidak transparannya rekrutmen pengisian perangkat desa di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani.
Demonstran meminta pemerintah daerah untuk menanggapi poin-poin tuntutan sesuai waktu yang ditentukan.
“Dari pemerintah ada penekanan lagi. 3×24 jam nanti kita lihat, tuntutan kami apakah terealisasi atau tidak,” tegas Arifin.
Aksi unjuk rasa dadakan hari ini baru awal. Dan dimungkinkan ada gelombang massa yang lebih besar lagi kedepan.
“Hari ini adalah aksi pembuka,” tegas Arifin.
Ia menyebutkan, ada permainan dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati dengan nilai yang cukup besar untuk mengisi kursi tergantung desa dan jabatan.
“Info yang kami terima itu minimal 60 juta, posisi banyak kalau posisi. Kita ada bukti, tapi tidak akan blow up ke media. Sampai aksi kita ditanggapi oleh Pemda. Kami tidak ingin Kabupaten Pati diobok-obok,” terangnya.
Ia menuding adanya pengalihan isu lantaran pengisian perangkat desa berbarengan dengan tahapan Pilkada 2024.
“Dimana hal itu dilakukan saat tahapan Pilkada berlangsung. Jadi seakan-akan Pilkada ini pengalihan isu. Saat kita fokus Pilkada open rekrutmen dari kades dilaksanakan untuk mengisi perangkat,” jelasnya.
Arifin menilai ada kemunduran proses demokrasi di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani. Terlihat dari sistem ujian yang berubah.
“Kami menyayangkan kemunduran proses demokrasi di Pati. Dulu pengisian perangkat melalui sistem computer asisten tes (CAT) kenapa sekarang LJK,” ungkapnya.
“Beberapa informasi yang kami himpun yang menyelenggarakan sekelas kampus besar menggunakan LJK. Sangat rawan dilakukan manipulasi,” imbuh Arifin.
Selain itu, mahasiswa menolak segala bentuk praktek nepotisme dan kolusi dalam proses pengisian perangkat desa.
“Kami menolak segala bentuk nepotisme, kolusi, dan kepentingan pribadi yang berpotensi merusak keadilan dalam proses rekrutmen,” tegasnya.
Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiyono mengatakan, telah mendengarkan keluhan dan tuntutan para demonstran dan segera menindaklanjuti.
“Akan kami teruskan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan dan kepala dinas untuk ditindaklanjuti,” ujarnya usai menemui mahasiswa yang berunjukrasa, Jumat (25/10/2024).
Pihaknya bakal sebisa mungkin menanggapi tuntutan para demonstran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Tuntutan adalah 3×24 jam harus diberikan tanggapan,” ungkap Sugiyono.
Penulis : Bang Horor
Editor : Bang Horor