Pati – Pemerintah Kabupaten Pati sukses menjadi tuan rumah peluncuran program Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 4 Agustus 2025. Acara penting yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, para kepala daerah dari wilayah eks-Karesidenan Pati, Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping lokal desa (PLD), penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan perwakilan dari kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Bupati Pati, H. Sudewo, dan Gubernur Jawa Tengah terkait implementasi MoU pada April lalu. MoU tersebut berfokus pada percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati Sudewo menyampaikan capaian Kabupaten Pati dalam ketahanan pangan, dengan surplus beras mencapai 200 ribu ton dari total produksi 350 ribu ton, melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 150 ribu ton. Namun, surplus ini belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
Bupati menekankan perlunya strategi yang lebih terarah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, sejalan dengan ketahanan pangan yang telah tercapai.
Gubernur Ahmad Luthfi dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan perangkat daerah untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif. Beliau mengumumkan pembentukan “super team” lintas sektor yang terdiri dari unsur PKH, PLKP, PPL, kepala desa, bupati/wakil bupati, TNI-Polri, dan perangkat teknis lainnya.
Tim ini akan bekerja sama dalam berbagai program, mulai dari bantuan sosial, pembangunan rumah layak huni, hingga peningkatan akses kesehatan dan pendidikan. Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan berperan sebagai ujung tombak pengawasan dan evaluasi di lapangan.
Gubernur juga mengumumkan evaluasi triwulanan terhadap penanganan kemiskinan. Data terbaru menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, atau setara lebih dari dua juta jiwa.
Untuk memastikan efektivitas program, akan diterapkan sistem aplikasi terintegrasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi dan terhubung langsung dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sistem ini akan mempermudah monitoring dan evaluasi program secara real-time.
Konvergensi penanganan kemiskinan ini diharapkan dapat menciptakan strategi yang lebih terstruktur, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar berbagai sektor, diharapkan angka kemiskinan dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Program ini menandai langkah maju dalam upaya pemerintah untuk menciptakan Jawa Tengah yang lebih adil dan sejahtera.
Editor : Dian
