PATI – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Chandra saat membuka Sosialisasi Kampanye Antikorupsi Melalui Program Pariwara di Lingkungan Pemkab Pati, yang digelar di Pendopo Kabupaten, Selasa (14/7).
Kegiatan yang digelar oleh Pemkab Pati tersebut diikuti jajaran OPD, BUMD, RSUD, Puskesmas, SMP/MTs Negeri, serta desa perluasan dan desa antikorupsi guna memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah.
“Sosialisasi antikorupsi harus terus dilaksanakan. Saya meminta Inspektorat agar setiap laporan segera ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan, karena yang utama adalah pencegahan,” kata Chandra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia pun menegaskan, sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun budaya antikorupsi sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan.
Menurutnya, integritas aparatur menjadi fondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik.
“Pencegahan menjadi kunci utama pemberantasan korupsi. Karena itu, kita harus memperkuat integritas dan dedikasi dalam melayani masyarakat,” ujar Chandra.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan daerah akan terus dilanjutkan. Selain infrastruktur, pemerintah daerah akan memberi perhatian lebih besar pada penguatan sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan. Saya berharap seluruh peserta menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas,” tutur Chandra.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, R. Hari Wibowo, menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari misalnya terjadi dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah, diharapkan hal itu lebih dahulu ditangani melalui mekanisme pengawasan oleh Inspektorat. Apabila masih dapat diperbaiki, penyelesaiannya dilakukan melalui pembinaan. Namun, jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, penanganan akan dilanjutkan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara juga menghadirkan Putri Indonesia Pariwisata 2026, Karina Moudy Widodo, sebagai bagian dari kampanye antikorupsi. Kehadirannya diharapkan menjadi inspirasi bahwa prestasi dapat diraih melalui kerja keras, integritas, dan kemampuan, tanpa praktik korupsi maupun nepotisme.
