PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mulai menyiapkan pendataan dan geotagging peternak unggas lokal untuk memastikan pasokan telur produksi Pati dapat terserap dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat audiensi dengan asosiasi peternak unggas di Ruang Rapat Gabungan DPRD Pati, Selasa (18/8/2026).
“Pemkab Pati sedang menyusun data peternak lokal sekaligus melakukan geotagging. Ini untuk memastikan peternak yang ada benar-benar terverifikasi dan siap memasok kebutuhan MBG,” kata Chandra.
Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab membangun mekanisme penyerapan telur lokal yang lebih terukur. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi penyaluran pasokan secara bertahap agar peluang peternak lokal masuk dalam rantai pasok MBG semakin terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“SPPG yang tidak menyerap pasokan dari peternak lokal akan kami panggil untuk dilakukan evaluasi. Namun, untuk penindakan atau pemberian sanksi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional,” ujar Chandra.
Selain persoalan penyerapan telur, harga pakan menjadi perhatian utama dalam audiensi tersebut. Pemkab Pati menilai tingginya biaya pakan berpengaruh langsung terhadap harga pokok produksi telur yang ditanggung peternak.
“Minggu depan, kami bersama asosiasi peternak berencana ke Kementerian Pertanian. Kami ingin mencari solusi agar harga pakan bisa lebih murah,” tutur Chandra.
Menurut Chandra, pakan merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap harga pokok produksi (HPP) telur. Karena itu, penyelesaian persoalan pakan perlu didorong hingga tingkat pemerintah pusat agar biaya produksi peternak dapat lebih terkendali.
“Kalau persoalan pakan bisa kita tekan, posisi peternak akan lebih kuat. Kami akan mencari solusi ini bersama asosiasi dan Kementerian Pertanian,” katanya.
Pemkab Pati juga membuka jalur pemasaran baru dengan menjalin koordinasi bersama pasar modern. Upaya tersebut diarahkan agar telur dan produk peternakan lokal tidak hanya bergantung pada satu saluran penjualan.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan modern market agar produk peternak lokal Pati bisa terserap di sana,” ujar Chandra.
Audiensi ini sekaligus menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dan peternak. Pemerintah Kabupaten Pati mendorong agar pendataan, penyerapan untuk MBG, pengendalian biaya pakan, serta perluasan pasar berjalan dalam satu mekanisme yang saling mendukung.
Selain mempertemukan Plt Bupati dengan para peternak unggas, kegiatan tersebut juga melibatkan Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan beserta jajaran, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Pati, serta jajaran Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
