Polda Jateng-Kota Semarang | Di tengah derasnya arus informasi digital, sebuah isu dapat berkembang menjadi perhatian publik hanya dalam hitungan waktu. Informasi yang belum terverifikasi, potongan konteks hingga narasi menyesatkan dapat menyebar luas sebelum fakta sebenarnya diketahui masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, Polda Jawa Tengah memperkuat kemampuan mitigasi isu agar respons komunikasi kepada publik dapat dilakukan secara cepat, akurat dan terukur.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Bidhumas Polda Jateng bertema “Strategi Peningkatan Kemampuan Mitigasi guna Menetralisir Pemberitaan Negatif dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik” yang digelar di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan dipimpin sekaligus dibuka oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari para Kasi Humas Polres jajaran yang didampingi operator multimedia serta personel pengemban fungsi PPID Satker jajaran Polda Jateng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Kombes Pol Yuliyanto mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Kecepatan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan karena informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah membentuk persepsi publik, terlebih ketika belum tersedia informasi resmi sehingga ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi, misinformasi, disinformasi maupun narasi negatif.
Menurutnya, kemampuan mitigasi kehumasan tidak semestinya baru dilakukan ketika krisis telah terjadi. Deteksi dan pencegahan perlu dilakukan sejak awal melalui early detection, early warning, media monitoring, analisis isu, analisis sentimen, hingga rapid response yang didukung koordinasi antarsatuan kerja.
“Mitigasi bukan hanya dilakukan ketika krisis sudah terjadi. Justru yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu melakukan deteksi dan pencegahan sejak awal, sehingga suatu isu tidak berkembang menjadi krisis komunikasi maupun krisis reputasi,” ujar Kombes Pol Yuliyanto.
Ia menambahkan, tantangan komunikasi publik tidak dapat dihadapi Humas Polri secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara unsur kepolisian, akademisi, praktisi komunikasi, media massa maupun pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
Untuk mempertajam perspektif peserta, FGD ini menghadirkan dua narasumber kompeten di bidangnya, yakni Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Network, Agus Toto Widyatmoko, serta Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata yang juga perwakilan jejaring riset PR Asia-Pasifik, Samantha Elisabeth Claudia Luhukay, M.I.Kom., CPS.
Dalam paparannya, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Network Agus Toto Widyatmoko mengangkat materi “Strategi Menangkal Hoaks Institusi”. Ia menekankan pentingnya kemampuan memeriksa sumber, konteks dan bukti sebelum menyebarkan informasi. Dalam merespons hoaks, institusi perlu bergerak cepat namun tetap akurat, dengan satu suara resmi dan satu pesan inti agar tidak menimbulkan informasi yang saling bertentangan.
Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Samanta Elisabeth Claudia Luhulay, M.I.Kom., CPS., melalui materi “RESPOND, DON’T JUST REACT: Mitigasi Kepercayaan Publik di Tengah Badai Informasi” menekankan bahwa institusi tidak selalu dapat mengendalikan narasi yang berkembang di ruang publik, namun dapat mengendalikan responsnya.
Ia menjelaskan, respons yang efektif perlu diawali dengan memahami situasi, memilah tingkat risiko isu serta menyatukan fakta dan pesan internal sebelum disampaikan kepada publik. Kecepatan juga tidak berarti terburu-buru, melainkan hadir secara tepat untuk mencegah vakum informasi dengan tetap mengedepankan fakta dan empati.
Usai paparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif antara peserta dengan para narasumber. Pembahasan mencakup tantangan pemantauan informasi digital, proses verifikasi internal, penentuan momentum penyampaian informasi hingga strategi komunikasi dalam menghadapi tekanan publik maupun pertanyaan media.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto berharap pertukaran pandangan dari berbagai perspektif dalam FGD tersebut diharapkan melahirkan gagasan yang memberikan kontribusi nyata bagi penguatan komunikasi publik Polri dan kepercayaan masyarakat.
Melalui FGD tersebut, Bidhumas Polda Jateng mendorong penguatan kemampuan jajaran dalam mendeteksi isu sejak dini, menyatukan informasi internal, menentukan respons secara tepat serta menghadirkan komunikasi yang cepat, akurat dan berempati.
“Semoga forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem monitoring, meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons komunikasi, memperkuat koordinasi antar satuan kerja, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi isu dan krisis komunikasi,” pungkas nya
