Blora, – Seorang aktivis bernama Lilik Yuliantoro alias Mat Tohek menggelar aksi jalan kaki mundur dari Perempatan Tugu Pancasila ke Kantor Kejaksaan Negeri Blora dan DPRD Kabupaten Blora, Selasa (18/08/2026).
Ia menuntut transparansi pembangunan Sekolah Rakyat dan sanksi bagi ASN yang diduga melanggar. Dalam aksinya, Mat tohek membawa mainan anak serta miniatur truk pengangkut urugan dan alat berat jenis backhoe loader sebagai simbol kritik terhadap proses penimbunan dan pematangan lahan Sekolah Rakyat.
Tuntutan utamanya ditujukan kepada aparatur sipil negara berinisial STY di Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Dinrumkimhub.“Intinya tuntutan saya cuma satu, sanksi tegas ASN Dinrumkimhub dan kontraktor harus meminta maaf,” kata Mat Tohek kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti dugaan adanya pemberian uang sebesar Rp300 ribu. Menurutnya, hal itu perlu diusut aparat penegak hukum.“Uang ini dari rakyat, untuk rakyat. Kalau mau sedekah, jangan kepada kami. Sedekahkan kepada rakyat yang lebih membutuhkan, seperti tukang becak, ojek, dan lainnya,” ujarnya.
Mat Tohek menilai pemberian uang tersebut, jika berkaitan dengan upaya meredam kritik, merupakan bentuk pembungkaman terhadap masyarakat dan media.“Rp300 ribu bagi kami adalah suatu bentuk pembungkaman untuk memberitakan soal-soal Sekolah Rakyat,” katanya.
Sebagai simbol peringatan, Mat Tohek menyerahkan “kartu kuning” kepada Kejaksaan Negeri Blora. Ia meminta lembaga tersebut agar segera mengusut dugaan aliran dana secara transparan. DPRD Blora juga diminta melakukan pengawasan.“Kartu kuning ini sebagai warning agar benar-benar mengawasi dan mengusut tuntas tentang dugaan tersebut di Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Ia menegaskan seluruh proses pembangunan, termasuk pekerjaan penimbunan lahan, harus terbuka karena menggunakan anggaran negara.Respons DPRD Aspirasi Mat Tohek diterima langsung Sekretaris DPRD Blora Agus Lis.
Ia menyatakan akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pimpinan dan anggota DPRD.“Terima kasih Mas Lilik. Ini akan saya sampaikan kepada pimpinan dan juga anggota DPR agar beliau-beliau dapat menyikapi apa yang disampaikan Mas Lilik,” kata Agus.Agus menegaskan DPRD Blora berkomitmen memperhatikan kepentingan masyarakat dan berharap persoalan tersebut segera diselesaikan.
Sumber Berita : Brotoseno
