PATI – Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Karena itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengajak dunia usaha berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga melalui penyediaan fasilitas bagi pekerja perempuan dan pemenuhan hak anak. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan Kebijakan Ramah Keluarga untuk Mendukung Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pati yang digelar DinsosP3AKB Kabupaten Pati di Ruang Joyokusumo, Selasa (21/7/2026).
Chandra menegaskan, terwujudnya Kabupaten Layak Anak membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk sektor usaha.
Menurutnya, perusahaan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pekerja perempuan sekaligus tumbuh kembang anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
> “Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga,” tegas Chandra.
Ia menjelaskan, perusahaan didorong memenuhi hak-hak pekerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi, ruang konsultasi, fasilitas ramah anak, serta pemenuhan hak cuti melahirkan dan menyusui.
Langkah tersebut dinilai penting karena di sejumlah perusahaan, mayoritas tenaga kerja merupakan perempuan.
> “Perhatian terhadap kesejahteraan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Chandra.
Selain mendorong perusahaan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keluarga, Pemerintah Kabupaten Pati juga berkomitmen memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membantu penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi perusahaan sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Pati agar tetap kondusif.
> “Pemerintah daerah akan terus menjadi mitra dunia usaha. Kami ingin investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat Pati memperoleh manfaat sebesar-besarnya,” kata Chandra.
Ia menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga akan terus diprioritaskan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kabupaten Pati serta narasumber dan fasilitator pelatihan.
Adapun peserta kegiatan terdiri atas pimpinan perwakilan dunia usaha dari media, industri, rumah sakit, perbankan, dan pusat perbelanjaan.
