Blora, – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada senin (13/10/2025) bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Forkopimcam se-Kabupaten Blora, Kepala Puskesmas, serta para koordinator SPPG dan ahli gizi.
Wakil Bupati Sri Setyorini selaku Ka satgas MBG kabupaten Blora, dalam sambutannya menegaskan bahwa Program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi seimbang, menurut beliau, adalah fondasi utama bagi pertumbuhan fisik, kesehatan mental, serta kecerdasan generasi muda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keberhasilan program MBG tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Kunci suksesnya ada pada koordinasi, sinergi, dan komitmen bersama,” ujar Budhe Rini.
Beliau juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan, kelancaran distribusi, edukasi gizi di sekolah, serta pemantauan kesehatan anak secara berkesinambungan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan lahir langkah-langkah operasional yang terintegrasi, sehingga program MBG mampu melahirkan generasi Blora yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
“Jangan sampai seperti waktu saya datang di sebuah SPPG, ikan pesanan sudah bau tetap dimasak. Jenengan sebagai ahli gizi harus berani menolak. Ini tidak layak untuk dimasak,” ujar dia.
Sehingga, dengan melihat sajian menu makanan yang kurang layak tersebut, pihaknya khawatir dengan masa depan anak-anak. “Setelah kita lihat kalau sajian menu yang panjenengan sajikan itu untuk jelomprongke (menjerumuskan) masa depan anak, kita berhak untuk nyemprit, gitu nggih ahli gizi ya,” kata dia.
setelah adanya rakor tersebut, pihaknya tidak ingin ada lagi laporan atau aduan dari masyarakat. “Saya enggak mau lagi setelah ada pertemuan ini sampai ada laporan nasi bau atau penampilan makanan yang tidak layak. Mungkin saya akan datang, saya tunggu satu dua hari,” jelasnya.
Sehingga, apabila masih ditemukan menu makanan yang tidak layak, pihaknya tidak akan ragu untuk menutup sementara dapur SPPG yang bermasalah.
“Kalau tidak bisa mengubah, saya enggak segan-segan untuk izin kepada provinsi menutup sementara sampai ahli gizinya siap untuk melaksanakan dengan baik,” tandas dia. Sekadar diketahui, saat ini sudah terdapat 55 dapur SPPG yang telah beroperasi dengan kebutuhan kuota sebanyak 73 dapur di Kabupaten Blora.
Penulis : Brotoseno
Editor : Doni Suntana
