Semarang- Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, 18 Juli 2025, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII, Rinto Subekti. Dalam pembukaannya, Rinto menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat sistem imigrasi dan pemasyarakatan, baik dari sisi regulasi, peningkatan SDM, hingga modernisasi sarana prasarana demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik.ererat tali silaturahmi antar anggota.
Kepala Kanwil Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi menyampaikan beberapa tantangan di wilayahnya “Beberapa tantangan yang dimiliki UPT Pemasyarakatan berada di beberapa kabupaten seperti Sukoharjo dan Solo. Hal ini menyebabkan tahanan masih harus dititipkan di wilayah lain. Keterbatasan jumlah Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga dinilai menghambat efektivitas kerja karena cakupan wilayah masih berdasarkan karesidenan”, ujarnya.
Isu overkapasitas menjadi salah satu fokus utama. Dengan meningkatnya populasi dan pertumbuhan ekonomi, jumlah penghuni lapas semakin melonjak. Untuk mengatasi hal ini, selain rencana penambahan lapas, pemberian remisi kepada warga binaan berkelakuan baik menjadi salah satu solusi. Di sisi lain, pemanfaatan lahan seperti di Lapas Terbuka Kendal dan Nusakambangan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pertanian dan peternakan.
Dalam kunjungan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, Wakil Ketua Komisi XIII Rinto Subekti dan rombongan turut ambil bagian dalam kegiatan membatik bersama warga binaan. Kegiatan ini menjadi simbol dukungan terhadap program pembinaan kemandirian serta penguatan UMKM di dalam lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso menegaskan tentang pembinaan warga binaan ” Pembinaan warga binaan kini bukan hanya menjalani hukuman, tetapi juga menjadi peluang menata masa depan”, ujarnya.
Isu pelayanan kesehatan dalam lapas juga menjadi perhatian, termasuk perlunya rumah sakit tipe D, ketersediaan obat-obatan, dan tes urine rutin untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Direktur Yantah menyampaikan bahwa Nusakambangan akan dimaksimalkan sebagai pusat pelatihan warga binaan. Usulan untuk membentuk dua kantor wilayah di Jawa Tengah juga mencuat mengingat luas dan banyaknya satuan kerja di provinsi ini.
Kakanwil mengusulkan pembentukan kantor imigrasi baru di Blora dan Purworejo serta meresmikan gedung baru Kantor Imigrasi Semarang untuk meningkatkan layanan publik. Relokasi Kantor Imigrasi Surakarta juga direncanakan karena keterbatasan lahan. Jawa Tengah menjadi tujuan utama investasi asing karena UMR rendah dan banyaknya kawasan industri, sehingga pengawasan TKA diperketat. Komisi XIII menyoroti pentingnya edukasi terkait TKI nonprosedural dan inovasi pembinaan WBP. Dalam keterbatasan anggaran, hibah dari pemerintah daerah menjadi solusi penyediaan fasilitas.
Editor : Dian
