PATI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati menyampaikan akan segera menindaklanjuti kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang penuh.
Melalui Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan, Henri Setiawan mengatakan bahwa rencananya DLH Kabupaten Pati akan membuat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).
la menjelaskan, DLH Kabupaten Pati sudah mengajukan proposal untuk sistem pengolahan sampah. Ditarget pada 2026 sudah terealisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Katanya masuk short list RPJMN, bahwa Pati di 2026 akan dibangun TPST dengan dana kurang lebih Rp120 miliar dari hibah.. Tapi harus dicukupi studi kelayakan usaha kita di tahun ini,” ujar Henri saat dikonfirmasi Awak Media Sabtu (30/8/2025).
la menuturkan bahwa pembuatan TPST di Kabupaten Pati akan menelan biaya ratusan miliar dari hibah.Serta rancangan desain mesin sudah diusulkan pada tahun 2025 ini.
“Detail engineering design sudah diusulkan dengan dana Rp500 juta kita di tahun ini. Sehingga di tahun depan itu persyaratan sudah bisa terpenuhi,” ucapnya.
Dijelaskannya bahwa TPST akan melakukan Refuse Derived Fuel (RDF) pada sampah.
Pihaknya akan bekerja sama dengan PT Semen Gresik dalam kerja sama pembangunan TPST. “TPST membangun tempat pengolahan sampah terpusat seperti pabrik RDF, sudah ada kerja sama dengan Semen Gresik. TPA di 2025 sudah overload, sehingga bisa langsung tertangani, pihak swasta (investor) seperti apa dan pemerintah pusat bergerak seperti apa kita udah punya skenario,” urai Henri. Pihaknya sudah mengatur perencanaan matang terkait pengolahan sampah di Bumi Mina Tani jika TPA sudah kelebihan kapasitas.
Investor telah diajak negosiasi, mengingat investasi di bidang sampah dinilai menguntungkan. Namun, kondisi itu masih perlu diperjuangkan karena kerap buntu.
“Saya ketemu dengan investor kurang lebih 15 orang, sudah menjajaki tapi tidak ada tindaklanjut. Saya rasa investor seluruh Indonesia belum berani bekerja sama tentang sampah, dia tertarik dengan keuntungannya tapi belum berani fight,” terangnya.
Apabila investor belum ada kata sepakat, maka jalan satu-satunya adalah meminta kepada pemerintah pusat.
“Sehingga alternatif kami minta pendanaan dari pusat. Studi kelayakan sudah kita masuk nominasi, harapan kita investor dengan keyakinannya istilahnya bisa tertarik dan terdanai pihak perbankan,” harapnya.
Penulis : Dwi S
Editor : Dian
