Pati – Polresta Pati menggelar apel kesiapan pelayanan dalam rangka menghadapi aksi penyampaian pendapat dari kelompok nelayan, pada Senin, 4 Mei 2026, pukul 06.30 WIB hingga selesai. Kegiatan yang dilaksanakan di pendopo Kabupaten Pati tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi, serta diikuti oleh personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Kapolresta Pati menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bukan lagi sekadar pengamanan, melainkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman sekaligus menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
Kombes Pol Jaka Wahyudi menyampaikan bahwa aksi yang akan dilaksanakan oleh kelompok nelayan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai sektor perikanan, termasuk harapan adanya penetapan harga yang berpihak kepada nelayan serta dukungan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita nelayan terkait kebijakan pusat, termasuk soal harga dan dukungan pemerintah. Kita harus kawal agar aspirasi ini tersampaikan dengan baik dan damai,” ujar Kapolresta.
Ia menegaskan bahwa seluruh personel wajib mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi massa aksi. Sikap persuasif dengan senyum, sapa, dan salam harus menjadi prioritas dalam setiap interaksi di lapangan.
“Pelaksanaan kegiatan ini adalah pelayanan aksi. Kita kedepankan pendekatan humanis, tidak ada tindakan represif, dan seluruh anggota harus mampu merangkul masyarakat,” tegasnya.
Kapolresta juga menekankan pentingnya peran tim negosiator sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas situasi. Tim negosiator diperkuat dengan melibatkan personel dari berbagai satuan serta BKO dari Polda untuk memastikan komunikasi dengan massa berjalan efektif.
“Negosiator kita perbanyak dan perkuat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik, menyerap aspirasi, serta menjaga agar situasi tetap kondusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar seluruh personel mewaspadai potensi adanya pihak-pihak yang mencoba menyusup dan membawa kepentingan di luar tuntutan nelayan. Deteksi dini dan koordinasi di lapangan menjadi hal yang sangat penting.
Selain itu, ia kembali mengingatkan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam pelayanan aksi tidak diperkenankan membawa senjata api maupun alat yang berpotensi menimbulkan kesan represif. Hal ini untuk menjaga suasana tetap kondusif dan humanis.
“Tidak ada yang membawa senjata api maupun tongkat. Kita hadir untuk melayani, bukan menimbulkan ketakutan,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto menyampaikan bahwa dalam kegiatan pelayanan ini, sebanyak 1.456 personel diterjunkan untuk melaksanakan pelayanan aksi secara terpadu.
“Kekuatan personel yang dilibatkan sebanyak 1.456 personel, terdiri dari 1.040 personel Polresta Pati, 244 personel BKO Polri dari jajaran Polda Jawa Tengah, serta 172 personel dari instansi terkait seperti TNI, Subdenpom, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Damkar,” ujar Kombes Pol. Artanto.
Ia menegaskan bahwa seluruh personel tersebut telah diarahkan untuk melaksanakan tugas secara humanis, profesional, dan terukur dalam mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.
“Pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan kekuatan personel yang ada, kami memastikan kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” pungkasnya.
Dengan kesiapan yang matang, penguatan tim negosiator, serta sinergi lintas instansi, diharapkan pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
